*Pemuda Pematang Panjang Protes Keras Dugaan Diskriminasi Calon Kepala Desa*

*SERUYAN, Provinsi Kalimantan Tengah*– Atmosfer politik di Desa Pematang Panjang, kecamatan seruyan hilir timur, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah memanas setelah muncul dugaan praktik diskriminasi terhadap salah satu figur potensial dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang. Kelompok pemuda setempat secara tegas menyatakan keberatan atas adanya upaya penjagalan administratif yang menyasar calon tertentu. 

Baca Lainnya :

• Model Asal Rusia Ini Tewas Kesetrum iPhone Saat Mandi0
• Oppo A15s Resmi Meluncur dengan Helio P35, Ini Harganya0
• 401XD IT Project by BlackRose0
• Cara Repsol Honda Jaga Kepercayaan Diri Marquez0
• Kalahkan Federer, Djokovic Juara Wimbledon0

Mereka menilai proses demokrasi di tingkat desa saat ini sedang mengalami kemunduran akibat ego sektoral oknum tertentu yang mencederai keadilan. Para pemuda Desa Pematang Panjang mencium aroma ketidakadilan ketika salah satu calon unggulan gagal mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik dari Mantir Adat setempat. Padahal, dokumen tersebut merupakan syarat mutlak bagi setiap bakal calon untuk melaju ke tahap verifikasi selanjutnya. 

Ketiadaan alasan objektif di balik penolakan pemberian surat tersebut memicu gejolak hebat dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat desa yang mengharapkan perubahan. Koordinator pemuda Desa Pematang Panjang .... menegaskan bahwa tindakan menghalangi hak politik warga negara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi.

Ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat menginginkan kompetisi yang sehat tanpa adanya intervensi kepentingan sepihak yang merugikan. "Kami menolak keras segala bentuk diskriminasi yang mencoba menjegal calon potensial hanya melalui hambatan administratif yang tidak masuk akal," ujar perwakilan pemuda tersebut dengan nada bicara yang lugas.

Masyarakat menuntut transparansi penuh dari lembaga adat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, bukan sebagai alat politik praktis. Penolakan penerbitan surat keterangan oleh Mantir Adat tanpa dasar yang jelas ini memperkuat kecurigaan adanya skenario untuk memuluskan langkah kandidat lain.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya perpecahan di akar rumput jika panitia pemilihan tidak segera mengambil langkah tegas untuk mengoreksi ketimpangan tersebut.

Gerakan pemuda Pematang Panjang kini mempersiapkan aksi protes sebagai bentuk pengawalan terhadap marwah demokrasi di desa mereka.

Mereka berkomitmen menjaga agar Pilkades tetap berjalan tertib, aman, dan damai, namun tetap menuntut keadilan bagi semua pihak yang ingin berkontribusi bagi desa. "Pesta demokrasi harus menjadi milik rakyat sepenuhnya, sehingga tidak boleh ada satu pun tangan yang mencoba memanipulasi aturan demi menjatuhkan lawan yang dianggap kuat," tegasnya lagi.

Pihak pemuda juga mendesak Pemerintah Kabupaten Seruyan dan instansi terkait untuk segera turun tangan memediasi konflik administratif ini sebelum situasi semakin tidak terkendali. Mereka menginginkan pengawasan ketat terhadap peran lembaga adat agar tidak melampaui kewenangan yang merugikan hak konstitusional warga. 

Tanpa adanya intervensi dari otoritas yang lebih tinggi, para pemuda khawatir praktik diskriminasi ini akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pilkades di masa depan. Hingga saat ini, gelombang dukungan terhadap calon yang diduga terdiskriminasi terus mengalir melalui media sosial dan pertemuan-pertemuan warga.

Pemuda Pematang Panjang memastikan akan terus berdiri di barisan terdepan untuk melawan setiap upaya kecurangan yang mencederai integritas pemilihan. Mereka berharap suara lantang ini mampu mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan agar mengedepankan objektivitas demi kemajuan Desa Pematang Panjang yang lebih baik.